ISMAFARSI

ISMAFARSI Menuntut Menkes Mundur?

Warta Apoteker – Cileungsi, Sabtu (01/02/2020) — “Tidak ada (tuntutan mundur), yang benar ISMAFARSI menolak terbitnya Permenkes No. 03 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit dan mendesak Menkes untuk mencabut serta segera melakukan revisi terhadap pasal bermasalah,” konfirmasi Doni Setiawan, Staf Ahli Kajian Strategis dan Advokasi ISMAFARSI kepada Warta Apoteker melalui pesan WA.

Pasal yang dianggap bermasalah pada Permenkes No. 03/2020 adalah Pasal 10 yang berbunyi “Pelayanan non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas pelayanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan nonmedik lainnya.”

Sementara Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi, “Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
a. Pelayanan medik dan penunjang medik;
b. Pelayanan keperawatan dan kebidanan;
c. Pelayanan non medik

Masih menurut Doni, ISMAFARSI memandang bahwa masuknya pelayanan farmasi menjadi bagian dari pelayanan non medik merupakan bentuk pelecehan terhadap keberadaan pelayanan farmasi rumah sakit. Seperti tercantum dalam Press Release yang diterima Warta Apoteker, seharusnya pelayanan kefarmasian berdiri sendiri sebagai pelayanan khusus sama dengan pelayanan medis dan lainnya sebagaimana profesi keperawatan dan kebidanan juga berdiri sendiri, karena profesi kefarmasian sama dengan profesi kesehatan lain yang merupakan profesi yang bermartabat, dan disertai kemampuan kompetensi keilmuan yang bisa dipertanggung jawabkan dan memiliki kompetensi khusus yang berbeda dengan profesi kesehatan lain.