Published On: Tue, Oct 25th, 2016

Jokowi serius merombak BPOM RI

Share This
Tags
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Kusumastuti Lukito (kedua kiri) bersama jajaran BPOM Pusat menunjukkan Mie Bikini (bihun kekinian) yang disita BPOM saat konferensi pers di Jakarta, Senin (8/8). BPOM memastikan produk mie Bikini yang diproduksi di Depok merupakan produk ilegal dan menjurus ke arah pornografi. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama/16.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Kusumastuti Lukito (kedua kiri) bersama jajaran BPOM Pusat menunjukkan Mie Bikini (bihun kekinian) yang disita BPOM saat konferensi pers di Jakarta, Senin (8/8). BPOM memastikan produk mie Bikini yang diproduksi di Depok merupakan produk ilegal dan menjurus ke arah pornografi. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama/16.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito, membenarkan bahwa PerPres terkait Pengawasan Obat dan Makanan sudah memasuki tahap final. “Ya, betul, sekarang sedang dalam proses finalisasi,” kata Penny Lukito melalui WhatsApp kepada Warta Apoteker. Penny membenarkan ketika disinggung adanya perubahan struktur baru dengan dibentuknya Deputi IV, Deputi Kewaspadaan & Penindakan. Lebih jauh Penny menjelaskan,”Fokus dari Deputi IV adalah pada pencegahan & penindakan kasus ilegal obat dan makanan.”

Hal tersebut menjawab kebutuhan BPOM akan regulasi yang jelas terkait izin pengawasan obat dan makanan. Kepala BPOM mengatakan, bahwa saat ini masih terdapat aturan yang overlap, seperti kewenangan Pemda terkait penerbitan izin makanan. Hal tersebut dirasakan ketika kasus snack bikini (Bihun Kekinian) yang dijual secara online.

Penny berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang BPOM guna memperkuat kewenangan dan fungsi pengawasan makanan yang beredar di masyarakat. “Sehingga hal-hal tentang legalitas dan sanksi yang membuat adanya efek jera yang baik dari aturan itu nantinya. Organisasi ini juga sampai ke pelaksana hingga kabupaten dan kota sehingga akan ada BPOM di sana,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan persetujuannya dengan dibentuknya Deputi Penindakan di BPOM, untuk itu perlu ditingkatkan sumber daya manusia. “Dengan tanggung jawab yang besar, sementara anggaran terbatas, SDM terbatas. BPOM isinya hanya ahli farmasi semua, sementara yang dihadapi tata kelola niaga, distribusi obat dan macam-macam,” terangnya.

“Kita ingin BPOM sekuat BNN. Harus diubah stigma ini. Karena Badan POM ini bukan hanya farmasi tetapi juga ada penindakan dan intelijen. Ke depan restrukturisasi harus menggapai ini.”

About the Author

- Saya dapat dihubungi di Ahmad@Subagiyo.Com

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>