Published On: Sat, May 30th, 2015

Jaminan Kesehatan dan Obat Murah

Share This
Tags

Hardiat Dani Satria, Mohammad Adam – 30 Mei 2015 03:37 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Semua orang memiliki impian yang sama tentang pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang secara resmi mulai dijalankan pemerintah pada 1 Januari 2014, seakan telah membuka harapan masyarakat tentang penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik di Indonesia.

Wajar apabila masyarakat menyambut kehadiran JKN dengan antusiasme yang tinggi. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses layanan kesehatan termasuk obat-obatan yang aman dan efisien kepada para pasien di seluruh Indonesia.

Apalagi, sudah bukan rahasia lagi bahwa pada masa-masa sebelum penyelenggaraan JKN itu masyarakat tidak memperoleh kepastian pelayanan kesehatan. Rakyat tidak tahu berapa biaya yang harus dibayarnya jika ia atau seorang keluarganya dirawat. Bahkan sampai ada anggapan sistem kesehatan di Indonesia sangat tidak memihak rakyat, meskipun pelayanan tersebut disediakan di rumah sakit pemerintah.

“Kesehatan merupakan hak asasi manusia”. Kalimat itu secara langsung menuntut tanggung jawab pemerintah untuk selalu menjamin hak warga negaranya dalam hal kesehatan. Karena hak adalah sifatnya apa yang seharusnya diperoleh, maka dari itu keberadaannya harus benar-benar terjaga.

Dalam aspek hak pemenuhan kesehatan masyarakat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Dari mulai tingkat pemerintah daerah sampai pusat, semuanya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan adil dan merata.

Mengacu amanat UU tersebut, maka ketersediaan obat bagi masyarakat menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah. Kewajiban pemenuhan obat ini sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 Tahun 2006 tentang Kebijakan Obat Nasional, tidak bisa diabaikan apalagi dipandang sebelah mata. Karena kita tahu, kerentanan tubuh terhadap penyakit adalah hal yang mutlak dialami manusia semenjak dilahirkan. Bawasannya, segala macam penyakit dapat hinggap kepada siapa saja, tanpa terkecuali.

Obat merupakan salah satu komponen yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Semua sepakat, manfaat obat telah diakui sebagai medium penyembuhan dan peningkatan kesehatan.

Maka dari itu, akses terhadap obat terutama yang sifatnya esensial merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintah dan lembaga pelayanan kesehatan, baik publik maupun swasta.

Maka dari itu, pemerintah merasa perlu mengatur tata kelola penyediaan obat esensial itu berdasarkan Fomularium Nasional atau Fornas. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Kementerian Kesehatan, Maura Linda Sitanggang, menjelaskan bahwa Fornas merupakan daftar obat yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir. Obat-obat yang masuk ke dalam daftar Fornas dijamin berkhasiat, aman, dan harga terjangkau. Fornas disediakan sebagai acuan untuk penulisan resep obat dalam mendukung pelaksanaan sistem JKN.

Penerapan otonomi daerah mengakibatkan beberapa peran pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah, salah satunya bidang pelayanan kesehatan. Dengan demikian, penyediaan dan pengelolaan anggaran pengadaan obat esensial bagi masyarakat yang sebelumnya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat pun beralih ke pemerintah daerah. Namun pemerintah pusat masih mempunyai kewajiban untuk penyediaan obat program kesehatan dan persediaan penyangga (buffer stock) serta menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat.

“Berdasarkan data pelaporan, persentase ketersediaan obat rata-rata di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota secara nasional pada akhir Februari 2015 mencapai 101,54 persen,” ujar Linda kepadaMetrotvnews.com, Jumat (22/5/2015).

Menurut Linda, pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan mendasar yang perlu dicermati agar ketersediaan obat esensial bagi masyarakat tetap terjamin. Obat yang tertera di dalam Fornas dibagi ke dalam tiga tingkatan. Tingkat pertama adalah obat yang dipergunakan dan didistribusikan untuk pelayanan kesehatan primer di Kabupaten atau Kota. Tingkat kedua, adalah untuk pelayanan kesehatan di tingkat provinsi. Tingkat ketiga, untuk pelayanan yang lebih tersier. Dan ketika tingkatan tersebut memiliki daftar obat esensial masing-masing.

Oleh karena itu, kata Linda, pengelolaan obat esensial ini tidak bisa dilepaskan kepada mekanisme pasar bebas. “Karena, kalau dilepaskan ke pasar, itu artinya obat yang begitu strategisnya belum tentu dapat memenuhi kebutuhan dasar yang paling hakiki untuk rakyat,” kata Linda.

Sistem lelang dan e-katalog

Sekarang, pengadaan kebutuhan obat di tiap-tiap Puskesmas sudah dapat dilakukan melalui sistem lelang secara mandiri dengan e-katalog alias katalog elektronik. E-katalog adalah daftar obat yang bisa dibeli oleh badan layanan kesehatan dan dapat di akses secara online di internet. Melalui sistem ini, unit pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas, rumah sakit tingkat kabupaten, provinsi dan pusat dapat mempersiapkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) untuk melakukan pengadaan obat esensial yang diinginkan. Selanjutnya, pemerintah pusat tinggal memonitor pengadaan, serta menunggu inisiatif daerah dalam menggunakan APBD-nya untuk belanja obat ini.

Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, Rusdi Rosman, menyebut, distribusi obat generik di daerah-daerah tergantung dari permintaan Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait. Permintaan dari Dinkes inilah yang nantinya akan dilelang melalui e-katalog oleh pemerintah pusat.

Rusdi menjelaskan, pihak yang merencanakan pengadaan obat generik di daerah adalah Dinkes atau Puskesmas melalui RKO. Selanjutnya, permintaan obat generik ini dilelang dengan sistem e-katalog.

Saat pelelangan tersebut, semua industri farmasi akan diminta memasukkan harga. Industri farmasi yang memenangkan lelang, selanjutnya akan mendistribusikan obat tersebut ke Dinkes atau Puskesmas terkait.

Rusdi menambahkan, ada sekitar 200 lebih industri farmasi yang ikut lelang dan berhak mendistribusikan obat generik itu ke seluruh Indonesia.

“Kalau yang dijual oleh Kimia Farma hasil lelang itu, itu sudah pasti didistribusikan ke semua daerah, kalau tidak didenda,” ujar Rusdi saat dihubungi Metrotvnews.com, Kamis (21/5/2015).

Pada kesempatan yang sama, Rusdi juga memaparkan bahwa obat generik dari perusahaan farmasi memang dibeli oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Sedangkan yang menjual dan mendistribusikan obat generik tersebut bukan hanya Kimia Farma, melainkan banyak industri farmasi yang berhasil memenangkan lelang.

Pekerja menyelesaikan pengemasan obat PT Indofarma Tbk (INAF) di Kawasan Industri Cibitung, Jawa Barat. Foto: Antara/Yudi Mahatma

Perankan obat generik

Secara biaya, harga-harga obat e-katalog memang jauh lebih murah. Namun, harga murah bukan berarti kualitasnya rendah. Itulah yang ingin ditegaskan pemerintah melalui program JKN yang dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kenapa harga obat yang terdaftar dalam e-katalog itu murah? Karena pabrik yang diberi proyek untuk memproduksi obat dalam e-katalog ini mendapat kepastian pembeli dalam jumlah besar. Harga yang murah dari e-katalog ini bagi pemerintah sangat bermanfaat untuk menekan biaya kesehatan yang amat tinggi.

Selain itu, harga murah di e-katalog karena pemerintah menggencarkan penggunaan obat generik. Ada tiga jenis obat yang di kenal di Indonesia: obat generik, obat generik bermerek, dan obat paten.

Obat paten adalah obat-obat penemuan baru yang masih dilindungi paten dan hanya diproduksi oleh perusahaan farmasi pemilik paten. Obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya sehingga dapat diproduksi oleh perusahaan farmasi mana pun tanpa perlu membayar royalti kepada perusahaan farmasi yang menemukannya. Obat generik ini dinamai sesuai dengan zat berkhasiat yang dikandungnya. Umumnya, obat paten diberikan waktu sekitar 10-15 tahun sebelum diperbolehkan menjadi obat generik.

Dengan kata lain, mutu obat generik tidak berbeda dengan obat paten, karena bahan bakunya sama. Ada dua macam obat generik, yakni yang bermerek dagang dan obat generik berlogo (OGB).

Dalam rangka meningkatkan akses obat bagi masyarakat, pemerintah menyediakan obat generik ini di setiap pusat pelayanan kesehatan di daerah-daerah. Ketersediaan obat generik di pelayanan dasar kesehatan merupakan kebijakan yang sudah ditetapkan, dan tidak hanya berlaku di Indonesia.

“Obat generik ini adalah salah satu kebijakan untuk meningkatkan akses obat, itu terbukti di seluruh dunia,” kata Linda.

Masyarakat, ia melanjutkan, tidak perlu khawatir akan kualitas obat generik. Sebab, ada kekeliruan pandangan yang telah terlanjur terbentuk mengenai obat generik sebagai obat kelas dua lantaran harganya murah dan tidak bermutu.

Padahal, tidak ada perbedaan antara obat generik dan obat bermerek dalam kandungan zat aktif, mutu, khasiat, dan keamanan. Perlu diketahui, obat bermerek alias obat paten dipromosikan oleh produsennya, sehingga harganya jauh lebih mahal. Sementara obat generik hanya menjual zat aktifnya dan ditentukan pemerintah, jadi harganya lebih murah. Perbedaan harga obat generik dan obat bermerek terbilang cukup jauh, selisihnya bisa mencapai 50 hingga 200 persen.

Pemerintah pun berupaya untuk menghilangkan stigma itu dengan melakukan revitalisasi dan reposisi obat generik. “Revitalisasi obat generik dilakukan dengan berbagai intervensi, dari hulu sampai ke hilir,” kata Linda.

Dari sisi penyediaan atau hulu, pemerintah mendorong industri farmasi di Indonesia untuk memproduksi obat generik melalui empat hal. Pertama, penetapan harga obat generik yang lebih akomodatif dan kompetitif. Kedua, penetapan kemudahan registrasi obat generik. Ketiga, mendorong agar kemasan obat generik lebih menarik. Keempat, menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Sedangkan di sektor hilir, pemerintah terus mendorong peningkatan implementasi Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan diperkenankan untuk dilakukan generic subtitution. Selain itu juga melakukan advokasi dan promosi dalam penggunaan obat generik kepada masyarakat melalui media massa.

Penggunaan obat generik ini mempunyai fungsi efektivitas biaya kesehatan. Linda mencontohkan pada tahun 2011, dari Rp44 triliun nilai pangsa pasar sektor privat maupun publik, terdapat 8-10 persen konstribusi dari obat generik.

“Walaupun nilai pasar obat generik hanya 8-10 persen, namun dari sisi volume mencapai 40 persen, ini menandakan penggunaan obat generik yang cost effective,” imbuh Linda.

Ia pun berharap, setelah diberlakukannya JKN sejak awal tahun lalu, pemakaian obat generik bisa kian meningkat hingga mencapai 60-70 persen pada fasilitas-fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Di pelosok daerah terpencil, obat generik ini dipastikan tersedia di setiap apotik atau puskemas yang ada. Jadi masyarakatkan diharapkan mencari puskesmas atau apotik untuk mendapatkan akses obat itu.

Penetapan harga obat generik yang tersebar di seluruh Indonesia juga telah diatur oleh pemerintah supaya tidak  melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Dengan adanya HET ini, paling tidak perbedaan harga obat antara satu daerah dengan yang lain tidak begitu jauh.

Akan lebih baik lagi kalau warga masyarakat itu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Karena biaya administrasi, pelayanan, bahkan menebus obat yang diresepkan dokter akan digratiskan.

“Kalau dia punya kartu JKN atau KIS (Kartu Indonesia Sehat), dia kan tinggal pergi ke Puskesmas dan segala sesuatu sudah di-cover,” kata Linda.

Persebaran obat-obat generik di pasaran pun tetap harus ditangani secara profesional. Ia mengharapkan obat-obat generik itu tidak dijual terlalu bebas seperti di warung-warung selain apotek. Karena akan sangat berbahaya apabila obat itu dikelola oleh orang yang bukan berkecimpung dalam bidang medis.

About the Author

- Saya dapat dihubungi di Ahmad@Subagiyo.Com

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>