Published On: Thu, Aug 10th, 2017

BBPOM Banjarmasin “kerasukan” Pil Jin

Share This
Tags

Sepertinya Kepala Badan POM RI, Penny Lukito, memberikan misi khusus kepada Kepala BBPOM Banjarmasin, Drs. Sapari, Apt untuk “mengusir” Pil Jin yang marak beredar di Kalimantan Selatan. 21 hari sejak efektif menjabat sebagai Kepala BBPOM Banjarmasin,  pada 23 Mei 2017, Sapari langsung melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Sapari berbicara di depan peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan Kab HSU, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pada sesi diskusi, para peserta juga menyampaikan keheranannya, bagaimana obat yang sudah tidak memiliki izin edar banyak beredar di HSU. Ditambah lagi, di Kalsel tidak ada industri farmasi yang membuat obat tersebut. “Artinya obat Pil Jin ini berasal dari luar Kalsel,” jelas salah seorang tokoh pemuda Kab. HSU.

Alih-alih mengusir Pil Jin, ternyata oknum BBPOM Banjarmasin, HJ kedapatan memiliki ratusan koli Pil Jin. HJ sendiri bertugas pada Sub Bag Tata Usaha BBPOM Banjarmasin sebagai Penjaga Barang Milik Negara. Seperti dilansir di beberapa media lokal, hal ini memberi kesan tidak baik bagi BBPOM Banjarmasin. Seperti diungkap Kapolda Kalsel, Brigjen Polisi Rachmat Mulyana kepada para pewarta. “Kami juga menyayangkan justru oknum BBPOM Banjarmasin terlibat. Ini merupakan preseden buruk bagi lembaga atau institusi tempat dia bekerja. Jelas, tingkat kepercayaan masyarakat akan menjadi menurun,’’ ujar Kapolda.

Maraknya peredaran Pil Jin di HSU, sudah bukan menjadi rahasia lagi dan sudah terjadi dalam lima tahun terakhir. Parahnya lagi, beberapa oknum yang sudah menjalani hukuman pidana, ternyata didapati menjadi pengedar barang haram ini.

Didapati anak buahnya menguasai sejumlah barang haram, Sapari menampik kabar yang beredar bahwa barang bukti yang disita adalah milik BBPOM Banjarmasin. Sementara itu, Kepala Badan POM RI, melalui situs BPOM dalam Penjelasan Badan POM terkait penangkapan ASN Badan POM oleh Kepolisian Daerah Kalsel menegaskan bahwa siapapun, bahkan jajaran Badan POM sekalipun, akan ditindak apabila terbukti melakukan pelanggaran kejahatan penyalah-gunaan obat-obat tertentu.

Hal ini juga merupakan upaya Badan POM untuk membersihkan aparatnya. Jika ada yang terbukti terlibat dalam kejahatan di bidang Obat dan Makanan, akan diberikan sanksi yang tegas dan tidak ada upaya Badan POM untuk melindungi oknum penjahat dari manapun.

Apakah Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM)  yang bersifat full spectrum sudah berjalan dengan efektif dan efisien ?

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>