Published On: Fri, Mar 21st, 2014

Apoteker Punya Peran Penting Sukseskan JKN

Share This
Tags

pelantikan pengurus iaiJAKARTA, suaramerdeka.com – Suksesnya pelaksananan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai dilaksanakan secara serempak di Indonesia pada 1 Januari 2014 lalu, sangat dipengaruhi oleh peran para apoteker di Indonesia. Para apoteker diharapkan bahu membahu dengan tenaga kesehatan lain, agar program ini dapat berjalan dengan baik.

‘’Peran apoteker di era JKN adalah memastikan tercapainya ketersediaan, keterjangkauan, dan penggunaan obat yang rasional, yang dapat ditempuh melalui praktek pelayanan kefarmasian,’’ ungkap Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Dirjen Bina Farmasi dan Alkes, Depkes, Dra Maura Linda Sitanggang, PhD, Apt ketika memberikan sambutan pada pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan MEDAI (Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia) periode 2014-2018 di Hotel Santika Premier, Jumat (21/3).

Dikatakan, pelayanan kefarmasian adalah bagian penting  dari pelayanan kesehatan dan  merupakan  bentuk pelayanan dan tanggungjawab langsung profesi kefarmasian. Sejalan dengan komitmen Pelayanan Kefarmasian yang Baik (Good Pharmacy Practice) untuk menjamin keselamatan pasien (patient safety), praktek pelayanan kefarmasian di dunia, di mana paradigm lama yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi, telah berkembang menjadi paradigma baru pelayanan kefarmasian yang komprehensif  dengan tujuan meningkatkan penggunaan obat yang rasional, keamanan penggunaan obat dan efisiensi biaya obat, serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

Dalam sambutannya Menkes menyatakan bahwa mutu pelayanan kefarmasian di Indonesia ditingkatkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah bersama organisasi profesi, agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang terbaik. Untuk maksud tersebut Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan tenaga kefarmasian di seluruh Indonesia.

Sampai dengan tahun 2013, telah terdaftar lebih dari 40.000 orang apoteker di Indonesia. Jumlah ini sudah memenuhi standar kebutuhan – sebagai salah satu sumber daya di bidang kesehatan. Pemerintah sedang  melakukan  langkah-langkah  agar pendayagunaan apoteker semakin maksimal.

Dalam kesempatan itu Linda Sitanggang menambahkan, apoteker harus mampu melakukan melakukan pekerjaan kefarmasian secara sungguh-sungguh dengan memenuhi semua standar yang berlaku baik  dalam pelayanan kesehatan,industry farmasi maupun dalam distribusi sediaan farmasi.

Secara berkala, Pemerintah menerbitkan Formularium Nasional (Fornas) dan e-catalogue. Fornas yang memuat daftar dan harga obat serta bahan medis habis pakai  sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan. Menkes yakin dan percaya bahwa seluruh tenaga kefarmasian di Tanah Air selalu mempedomaninya dengan cermat.

Sementara itu, Ketua Umum IAI periode 2014-2018, Drs Nurul Falah Eddy Pariang, Apt, yang menggantikan Drs M Dani Pratomo,  mengharapkan agar para pengurus yang baru dilantik dapat bekerja secara maksimal sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai dengan baik.

( Tresnawati / CN19 / SMNetwork )

Sumber: suaramerdeka.com

Foto: facebook.com

About the Author

- Saya dapat dihubungi di Ahmad@Subagiyo.Com

Displaying 2 Comments
Have Your Say
  1. Agus says:

    utk memaksimalkan kinerja apoteker dalam jkn yg harus dibenahi dulu adalah sistem kerja apoteker di apotik..1.bagaimana akan maksimal kalo apoteker tidak hadir rutin di apotik..2.bagi yg sudah stanbay di apotik,bgmana dg sistem perolehan penghasilan yg selama ini masih UMR? hal ini yg harus di cari solusinya..tq

    • Tom says:

      bila anda apoteker dan berpraktik, maka anda berhak memberikan komentar apapun.
      Tetapi bila bukan, atau menjadi apoteker “pengamat” maka jawaban anda pastilah terbatas sekali.

      Konsep Obat Indonesia masih berbasis “jual barang” sehingga yg terjadi adalah kompetisi harga barang.
      Infra struktur di Indonesia maasih primitif. Maka apoteker Indonesia dijadikan “penjual barang obat” yang berkompetisi bebas dengan yang punya barang.

      Pemerintah belum melaksanakan ketentuan UU Kesehatan 36/09 pasal 108 yang telah di MK kan.
      Kenapa ? Oleh karena Obat dipersepsikan sebagai barang oleh pemerintah cq Kemkes sendiri.
      Dengan demikian rumus barang adalah sejauh mungkin biaya pengelolaan barang harus serendah mungkin bukan ? maka ke;urlah UMR dan apoteker ongkosnya/ gajinya sama dengan tukang batu.

      semestinya peerintah mengetrapkan UU 36/09 terlebih dahulu.
      Rumusan saya, pendapatan apoteker berbasis 2-3X GDP dan buklan UMR.
      tom

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>